Author Archive xodoxs

Jum’at, 1 Oktober 2021 dilaksanakan FGD Pemanfaatan Daerah Irigasi (D.I) Beriwit yang dipimpin langsung oleh Kasubid Wilayah 1 Direktorat Bina OP SDA Kementerian PUPR, Bapak Elroy Koyari, ST., MT. FGD ini diselenggarakan secara offline, difasilitasi oleh Baplitbang Kabupaten Berau dan diselenggarakan di Ruang Rapat Baplitbang Kabupaten Berau. Dilakukan juga secara online melalui virtual zoom dengan dihadiri Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kaltim, BWS V Kalimantan, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DPUPR Kalimantan Timur, Dinas Pangan dan Hotikultura Kalimantan Timur, serta dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau yang terdiri dari Baplitbang, DPUPR dan Dinas Pertanian.

Dalam rapat tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah lahan yang termasuk dalam D.I Beriwit, saat ini telah beralih fungsi, yaitu sebesar 512 Ha dari 1.300an Ha lahan yang disepakati. Luas lahan 1300an Ha merupakan lahan yang dijanjikan Pemerintah Daerah saat kunjungan Komisi V DPR RI Tahun 2019. Namun saat dilakukan konfirmasi oleh perwakilan Dirjen Bina OP SDA Kementerian PUPR, didapati bahwa dari 1300an Ha lahan yang  dijanjikan, terdapat 512 Ha lahan yang sudah beralih fungsi menjadi permukiman dan perkebunan karet. Oleh karena itu diperlukan komintmen dari Pemerintah Daerah maupun Provinsi dan Pusat untuk mengembalikan pemanfaatan ruang fungsi lahan tersebut agar dapat digunakan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang menjadi kendala saat ini adalah dari lahan yang telah beralih fungsi tersebut, sebagian lahan telah memiliki sertifikat atau telah menjadi hak milik perorangan. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat baik untuk Pemerintah Daerah, Provinis dan Pusat untuk mencari solusi terbaik agar tidak banyak pihak yang dirugikan.

Mengingat dana yang dialokasikan untuk DI Beriwit tidak sedikit, dan outcome yang diharapkan saat ini tidak sesuai, maka perlu menjadi perhatian serius dan kerja sama dari berbagai pihak agar DI Beriwit dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. (4/10/2021|gst)

Senin, 22 Februari 2021, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengadakan acara pertemuan dengan mengundang Pimpinan D

PRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia. Lingkungan Bapelitbang Kabupaten Berau juga turut menghadiri acara tersebut di wakilkan oleh Kaban, Kabid serta Kasubid melalui aplikasi zoom meeting.

Konsep money follow program merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam rangka penyelarasan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk urusan Pemerintah Pusat menggunakan sumber dana dari APBN termasuk tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah didanai oleh APBD. Istilah pokir digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimb

angan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas, yang kemudian menjadi masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam tahapan penginputan Pokir Dewan dalam SIPD, pembuatan akun dilakukan oleh Sekertaris Daerah, kemudian Dewan melakukan input pokir, setelah pokir selesai diinput kemudian validasi dilakukan oleh sekretariat DPRD, Bappeda, OPD, TAPD, sebelum usulan tersebut disetujui.

Jika anggota DPRD sebelumnya masih menggunakan metode manual/ konvensional dalam melaksanaan fungsi anggaran, diharapkan untuk anggota DPRD saat ini dapat memanfaatkan sistem informasi dalam melaksanaan dan mengawal proses perencanaan penganggaran, serta fungsi pengawasan termasuk pengendalian maupun evaluasi program. (22/02/2021 | Gst).

Lingkungan Bapelitbang Kabupaten Berau, Kamis, 18 Februari 2021, turut serta hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik, diwakilkan oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, Bapak Ir. Agus Wahyudi, MM. Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin Prof. M. Aswin selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan secara virtual melaui aplikasi zoom meeting, dengan melibatkan seluruh Perangkat Derah Lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membahas secara teknis Rancangan Awal RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim Tahun 2022.

Kondisi dan perubahan pada RPJMD Kaltim 2019-2023 antara lain: adanya perubahan kebijakan nasional (utamanya penetapan RPJMN 2020-2024), Pemindahan IKN, Pandemi Covid-19 dan penanganan dampak-dampaknya serta penurunan kapasitas pembiayaan pembangunan.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak pada penurunan capaian pembangunan baik penurunan IPM, peningkatan angka kemiskinan, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya penajaman, refocusing dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi, termasuk penentuan fokus-fokus wilayah pada kebijakan sektoral.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang ditujukan untuk Kabupaten Berau, diantaranya: Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, Pengembangan perpustakaan berbasis IT, Peningkatan daya saing generasi muda, Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja, Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT), Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Selain itu, dalam arahanya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan ada 8 program unggulan untuk Kaltim Berdaulat diantaranya: 250.000 Lapangan Kerja, 500 KM Jalan Produksi, Peningkatan Insentif (Guru dan Pembina Agama), 1.000.000 Ha Lahan Pertanian, 6.500 Beasiswa Tuntas per tahun, 25.000 Rumah Keluarga pra sejahtera, 32 Triliun Target PAD, 100M Modal Usaha. Dari 8 program unggulan tersebut, ada beberapa program dengan caipan sudah terpenuhi pada target tahunan seperti target Rumah Layak Huni yang terealisasi 5.859 unit dan Beasiswa Kaltim Tuntas dengan jumlah penerima 30.431 orang. Sementara itu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui  insentif, pada tahun 2019 telah dinggarkan sebesar Rp. 1.000.000 per orang untuk tenaga pendidik yang sekolah menengah yang diberikan kepada sekolah swasta. Sementara untuk program lainya belum memenuhi target tahunan di 2020 ini.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga menyampaikan diharapkan untuk perangkat daerah yang terkait dengan program yang belum mencapai target mohon untuk kembali merumuskan target dan sasaranya Ranwal P-RPJMD Kaltim. (18/2/2022 |Gst)