Author Archive xodoxs

Byxodoxs

Penyampaian Pokir DPRD dalam Penyelenggaraan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

Senin, 22 Februari 2021, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengadakan acara pertemuan dengan mengundang Pimpinan D

PRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se Indonesia. Lingkungan Bapelitbang Kabupaten Berau juga turut menghadiri acara tersebut di wakilkan oleh Kaban, Kabid serta Kasubid melalui aplikasi zoom meeting.

Konsep money follow program merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam rangka penyelarasan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk urusan Pemerintah Pusat menggunakan sumber dana dari APBN termasuk tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah didanai oleh APBD. Istilah pokir digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimb

angan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas, yang kemudian menjadi masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam tahapan penginputan Pokir Dewan dalam SIPD, pembuatan akun dilakukan oleh Sekertaris Daerah, kemudian Dewan melakukan input pokir, setelah pokir selesai diinput kemudian validasi dilakukan oleh sekretariat DPRD, Bappeda, OPD, TAPD, sebelum usulan tersebut disetujui.

Jika anggota DPRD sebelumnya masih menggunakan metode manual/ konvensional dalam melaksanaan fungsi anggaran, diharapkan untuk anggota DPRD saat ini dapat memanfaatkan sistem informasi dalam melaksanaan dan mengawal proses perencanaan penganggaran, serta fungsi pengawasan termasuk pengendalian maupun evaluasi program. (22/02/2021 | Gst).

Byxodoxs

Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Kalimantan Timur: Ranwal Perubahan RPJMD 2019-2023 dan Ranwal RKPD 2022

Lingkungan Bapelitbang Kabupaten Berau, Kamis, 18 Februari 2021, turut serta hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik, diwakilkan oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, Bapak Ir. Agus Wahyudi, MM. Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin Prof. M. Aswin selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan secara virtual melaui aplikasi zoom meeting, dengan melibatkan seluruh Perangkat Derah Lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membahas secara teknis Rancangan Awal RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim Tahun 2022.

Kondisi dan perubahan pada RPJMD Kaltim 2019-2023 antara lain: adanya perubahan kebijakan nasional (utamanya penetapan RPJMN 2020-2024), Pemindahan IKN, Pandemi Covid-19 dan penanganan dampak-dampaknya serta penurunan kapasitas pembiayaan pembangunan.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak pada penurunan capaian pembangunan baik penurunan IPM, peningkatan angka kemiskinan, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya penajaman, refocusing dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi, termasuk penentuan fokus-fokus wilayah pada kebijakan sektoral.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang ditujukan untuk Kabupaten Berau, diantaranya: Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, Pengembangan perpustakaan berbasis IT, Peningkatan daya saing generasi muda, Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja, Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT), Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Selain itu, dalam arahanya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan ada 8 program unggulan untuk Kaltim Berdaulat diantaranya: 250.000 Lapangan Kerja, 500 KM Jalan Produksi, Peningkatan Insentif (Guru dan Pembina Agama), 1.000.000 Ha Lahan Pertanian, 6.500 Beasiswa Tuntas per tahun, 25.000 Rumah Keluarga pra sejahtera, 32 Triliun Target PAD, 100M Modal Usaha. Dari 8 program unggulan tersebut, ada beberapa program dengan caipan sudah terpenuhi pada target tahunan seperti target Rumah Layak Huni yang terealisasi 5.859 unit dan Beasiswa Kaltim Tuntas dengan jumlah penerima 30.431 orang. Sementara itu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui  insentif, pada tahun 2019 telah dinggarkan sebesar Rp. 1.000.000 per orang untuk tenaga pendidik yang sekolah menengah yang diberikan kepada sekolah swasta. Sementara untuk program lainya belum memenuhi target tahunan di 2020 ini.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga menyampaikan diharapkan untuk perangkat daerah yang terkait dengan program yang belum mencapai target mohon untuk kembali merumuskan target dan sasaranya Ranwal P-RPJMD Kaltim. (18/2/2022 |Gst)

Byxodoxs

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat RPJMD Teknokratik Topang IKN

TANJUNG REDEB – Dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Muharram dan Agus Tantomo sebagai bupati dan wakil bupati Berau berhasil
Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang pada awal kepemimpinan ditahun 2016 berada diangkat minus 1,6. Pada tahun 2017 hingga 2018 lalu pertumbuhannya positif 3,4. Indikator makro yang menjadi tolak ikur keberhasilan kepemimpinan Muharram dan Agus Tantomo ini dipaparkan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Berau dalam pertemuan bersama Bupati Muharram dan jajaran Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau, di meeting room Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (27/11) malam kemarin.

Dewan riset daerah yang terdiri dari para akademisi sejumlah perguruan tinggi ternama tersebut, memberikan apresiasi kepada Bupati Muharram dan Wabup Agus Tantomo bersama jajarannya yang telah mampu mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Termasuk keberhasilan dalam pembangunan kampung dengan program Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per kampung mampu menunjukkan pertumbuhan kampung yang terlihat dari peningkatan status indek membangun desa pada kurun waktu 3 tahun terakhir. Begitu juga angka kemiskinan Kabupaten Berau menurun bahkan terendah dari seluruh kabupaten se Kaltim. “Angka kemiskinan ditahun 2017 berada di 5,41 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 5,04 persen,” ungkap Sekretaris DRD, Bustan, yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Berau.

Melihat keberhasilan yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Berau, Dewan Riset Berau, Rina Indiastuti, yang juga Rektor Universitas Padjajaran, optimis pertumbuhan Kabupaten Berau kedepan akan semakin berkembang dan maju. Dewan riset mendorong Berau untuk terus menggali potensi yang dimiliki dari seluruh sektor, sehingga kedepan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tidak lagi bergantung pada pertambangan yang saat ini kondisinya juga semakin menurun. Potensi besar bagi Berau diantaranya sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas yang kedepannya juga menjadi penopang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur. “Berau memiliki potensi, jika ini diintegrasikan semua bisa menjadi nilai tambah. terutama pariwisata dan pertanian yang ini akan menopang IKN,” ungkapnya.

Untuk mendorong sektor potensial dikatakannya tentu harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) berkompetensi. Sehingga pengembangan pendidikan khususnya bagi masyarakat di destinasi wisata maupun sektor pertanian dapat ditingkat. Edukasi melalui lembaga pendidikan pasti sudah berjalan dan perlu ditambah dengan paket peningkatan skill sesuai denhan potensi yang ada didaerahnya untuk memberikan nikai tambah. Sehingga masyarakal loka bisa menjadi yang terdepan dalam kegiatan pembangunan. “Ini yang perlu dilakukan terobosan dengan meningkatkan kompetensi SDM, sehingga masyarakat lokal akan merasakan manfaat dan program yang diberikan,” jelasnya.

Bupati Muharram, mengungkapkan menyampaikan terima kasih atas perhatian dewan riset daerah yang telah memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten Berau. Sehingga pertemuan bersama dewan riset ini diharapkannya dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan bersama terhadap RPJMD pada masa yang akan datang. Sehingga langkah dan arah pembangunan yang dicapai saat ini dapat dipadukan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi kedepan. Tujuannya agar program dan kegiatan dapat tepat sasaran. “Masukan dari dewan riset ini sangat strategis untuk Kabupaten Berau dalam mengoptimalkan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Beberapa skala prioritas yang menjadi perhatian serius ditegaskan Muharram adalah percepatan pembangunan desa dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang merata. Mulai dari energi listrik, air bersih hingga jaringan telekomunikasi uang diharapkan bisa terbangun disemua kampung dalam beberapa tahun kedepan.

Sementara Kepala Baplitbang Berau, Agus Wahyudi, menjelaskan selain membahas kilas balik pembangunan kabupaten Berau. Pertemuan bersama dewan riset daerah diharapkannya dapat menghimpun masukan bagi Pemkab Berau dalam menyusun RPJMD teknokratik tahun 2021-2026 yang sudah mulai disusun dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2006-2026. “Kita juga fokus pada penyusunan buku putih persiapan RPJMD teknokratik dan berharap tim pakar melalui dewan riset ini memberikan masukan bagi Pemkab Berau,” tandasnya. (Sumber: Rahadian Humas Berau)